Peraturan

  • RUU Pengampunan Nasional

    BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan 1. Pengampunan Nasional adalah penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, penghapusan sanksi pidana dibidang perpajakan, serta sanksi pidana ter...

    Read more
  • PMK 111/PMK.03/2014

    BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan 1. Konsultan Pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ...

    Read more
  • PMK 91/PMK.03/2015

    Pasal 2 Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan Sanksi Administrasi dalam hal Sanksi Administrasi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya. Pasal 3 Sanksi Admi...

    Read more
  • PMK 191/PMK.010/2015

    Pasal 1 (1) Wajib Pajak dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan dengan mendapatkan perlakuan khusus apabila permohonan penilaian kembali diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu sejak berlakunya Per...

    Read more
  • PMK 207/PMK.010/2015

    PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 105 PMK.03 2009 TENTANG PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 PMK.03 2...

    Read more
Direktorat Jendral Pajak bkpm