NOMOR 36 TAHUN 2017

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36 TAHUN 2017

TENTANG

PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN

TERTENTU BERUPA HARTA BERSIH YANG DIPERLAKUKAN ATAU

DIANGGAP SEBAGAI PENGHASILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kesederhanaan terkait pengenaan Pajak

Penghasilan atas penghasilan tertentu berupa Harta Bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai

penghasilan terkait pelaksanaan kebijakan Pengampunan Pajak, perlu menetapkan Pajak Penghasilan atas penghasilan tertentu yang bersifat final;

b. bahwa penetapan Pajak Penghasilan atas penghasilan tertentu yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk

melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak

Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun

2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan,

perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan

Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap sebagai Penghasilan;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan

Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4893);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN TERTENTU BERUPA HARTA BERSIH YANG DIPERLAKUKAN ATAU DIANGGAP SEBAGAI PENGHASILAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pengampunan Pajak adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Pengampunan Pajak.

2. Harta adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud

maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha

maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

3. Utang adalah jumlah pokok utang yang belum dibayar yang berkaitan langsung dengan perolehan Harta.

4. Harta Bersih adalah nilai Harta dikurangi nilai Utang.

5. Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak yang selanjutnya disebut Surat Pernyataan adalah

surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mengungkapkan Harta, Utang, nilai Harta Bersih, serta

penghitungan dan pembayaran Uang Tebusan.

6. Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang selanjutnya disebut Surat Keterangan adalah surat yang

diterbitkan oleh Menteri Keuangan sebagai bukti pemberian Pengampunan Pajak.

7. Surat Pembetulan atas Surat Keterangan adalah surat pembetulan yang diterbitkan oleh Direktur

Jenderal Pajak untuk membetulkan Surat Keterangan yang diterbitkan sebelumnya.

8. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut SPT PPh adalah Surat

Pemberitahuan Pajak Penghasilan untuk suatu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak.

9. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Terakhir yang selanjutnya disebut SPT PPh Terakhir

adalah:

a. SPT PPh untuk Tahun Pajak 2015 bagi Wajib Pajak yang akhir tahun bukunya berakhir pada

periode 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Desember 2015; atau

b. SPT PPh untuk Tahun Pajak 2014 bagi Wajib Pajak yang akhir tahun bukunya berakhir pada

periode 1 Januari 2015 sampai dengan 30 Juni 2015.

10. Tahun Pajak Terakhir adalah Tahun Pajak yang berakhir pada jangka waktu 1 Januari 2015 sampai

dengan 31 Desember 2015.

Pasal 2

(1) Harta Bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan yang diterima atau diperoleh orang

pribadi atau badan meliputi:

a. Harta Bersih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang

Pengampunan Pajak;

b. Harta Bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pengampunan Pajak; dan/atau

c. Harta Bersih yang belum dilaporkan dalam SPT PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal

18 ayat (2) Undang-Undang Pengampunan Pajak, dengan ketentuan Direktur Jenderal Pajak

menemukan data dan/atau informasi mengenai Harta Bersih dimaksud sebelum tanggal

1 Juli 2019.

(2) Harta Bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b, termasuk:

a. Harta Bersih dalam SPT PPh Terakhir yang disampaikan setelah berlakunya Undang-Undang

Pengampunan Pajak oleh Wajib Pajak yang telah memperoleh Pengampunan Pajak, namun

tidak mencerminkan:

1. Harta Bersih yang telah dilaporkan dalam SPT PPh yang disampaikan sebelum:

a) SPT PPh Terakhir; dan

b) Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku;

2. Harta Bersih yang bersumber dari penghasilan yang diperoleh pada Tahun Pajak

Terakhir; dan

3. Harta Bersih yang bersumber dari setoran modal dari pemilik atau pemegang saham

pada Tahun Pajak Terakhir; dan/atau

b. Harta Bersih yang belum atau kurang diungkapkan akibat penyesuaian nilai Harta berdasarkan

Surat Pembetulan atas Surat Keterangan.

(3) Harta Bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b merupakan Harta Bersih yang:

a. diperoleh Wajib Pajak sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir; dan

b. masih dimiliki pada akhir Tahun Pajak Terakhir.

(4) Harta Bersih yang belum dilaporkan dalam SPT PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

merupakan Harta yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan tanggal

31 Desember 2015 dengan ketentuan:

a. masih dimiliki Wajib Pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir; dan

b. belum dilaporkan dalam SPT PPh sampai dengan diterbitkan surat perintah pemeriksaan untuk

melakukan pemeriksaan dalam rangka menghitung Pajak Penghasilan atas penghasilan tertentu

berupa Harta Bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan.

Pasal 3

(1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penghasilan tertentu yang terutang Pajak Penghasilan yang bersifat final.

(2) Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara

mengalikan tarif dengan dasar pengenaan Pajak Penghasilan.

Pasal 4

(1) Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

a. Wajib Pajak badan sebesar 25% (dua puluh lima persen);

b. Wajib Pajak orang pribadi sebesar 30% (tiga puluh persen); dan

c. Wajib Pajak tertentu sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen).

(2) Wajib Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan:

a. Wajib Pajak yang menerima penghasilan bruto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas pada

Tahun Pajak Terakhir paling banyak Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta

rupiah);

b. Wajib Pajak yang menerima penghasilan bruto selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas

pada Tahun Pajak Terakhir paling banyak Rp632.000.000,00 (enam ratus tiga puluh dua juta

rupiah); atau

c. Wajib Pajak yang menerima penghasilan bruto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas

sebagaimana dimaksud pada huruf a dan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas pada

huruf b, dengan ketentuan:

1. jumlah penghasilan bruto yang bersumber selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas

sebagaimana dimaksud pada huruf b paling banyak Rp 632.000.000,00 (enam ratus

tiga puluh dua juta rupiah); dan

2. jumlah penghasilan bruto yang bersumber:

a) dari usaha dan/atau pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud pada huruf a;

dan

b) selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud pada

huruf b,

paling banyak Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

(3) Penghasilan bruto pada Tahun Pajak Terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh

penghasilan yang:

a. merupakan objek Pajak Penghasilan yang bersifat final; dan

b. merupakan objek Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final,

sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.

(4) Penghasilan bruto pada Tahun Pajak Terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan:

a. bagi Wajib Pajak yang memperoleh Surat Keterangan, berdasarkan:

1. SPT PPh Terakhir;

2. surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha yang dilampirkan dalam Surat

Pernyataan, dalam hal SPT PPh Terakhir tidak dilampirkan dalam Surat Pernyataan;

atau

3. surat pernyataan mengenai besaran penghasilan bruto pada Tahun Pajak Terakhir,

dalam hal tidak terdapat dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2;

b. bagi Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pernyataan, berdasarkan:

1. Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan

Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan

Peninjauan Kembali atas kewajiban Pajak Penghasilan Tahun Pajak Terakhir yang

diterbitkan paling akhir sebelum tanggal penerbitan surat perintah pemeriksaan untuk

melakukan pemeriksaan dalam rangka menghitung Pajak Penghasilan atas penghasilan

tertentu berupa Harta Bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan;

2. SPT PPh Terakhir, dalam hal belum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak atas kewajiban

Pajak Penghasilan Tahun Pajak Terakhir; atau

3. surat pernyataan mengenai besaran penghasilan bruto pada Tahun Pajak Terakhir,

dalam hal tidak terdapat dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2.

(5) Dalam hal tidak terdapat dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku tarif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b.

(6) Surat pernyataan mengenai besaran penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a

angka 3 dan huruf b angka 3 diakui sepanjang Direktur Jenderal Pajak tidak memiliki data dan/atau

informasi lain

Pasal 5

(1) Dasar pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dihitung dengan

ketentuan sebagai berikut:

a Harta Bersih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah sebesar

jumlah Harta Bersih tambahan yang tercantum dalam Surat Keterangan;

b. Harta Bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah sebesar jumlah

Harta Bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan;

c. Harta Bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c adalah sebesar jumlah

Harta Bersih yang belum dilaporkan dalam SPT PPh;

d. Harta Bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebesar selisih

lebih antara Harta Bersih yang dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir dengan jumlah yang

mencerminkan:

1. Harta Bersih yang telah dilaporkan dalam SPT PPh yang disampaikan sebelum:

a) SPT PPh Terakhir; dan

b) Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku;

2. Harta Bersih yang bersumber dari penghasilan pada Tahun Pajak Terakhir; dan

3. Harta Bersih yang bersumber dari setoran modal dari pemilik atau pemegang saham

pada Tahun Pajak Terakhir; dan/atau

e. Harta Bersih yang belum atau kurang diungkapkan akibat penyesuaian nilai Harta sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan nilai Harta Bersih per akhir Tahun Pajak

Terakhir yang tidak dilunasi Uang Tebusannya sebagaimana tercantum dalam Surat Pembetulan

atas Surat Keterangan.

(2) Nilai Harta untuk menghitung besarnya nilai Harta Bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c ditentukan sebagai berikut:

a. Harta berupa kas berdasarkan nilai nominal; atau

b. Harta selain kas berdasarkan nilai dari hasil penilaian yang dilakukan Direktur Jenderal Pajak

sesuai kondisi dan keadaan Harta selain kas,

pada akhir Tahun Pajak Terakhir.

Pasal 6

Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terutang pada:

a. akhir Tahun Pajak 2016, untuk penghasilan tertentu berupa Harta Bersih yang diperlakukan atau

dianggap sebagai penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a;

b. saat diterbitkan surat perintah pemeriksaan untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka menghitung

Pajak Penghasilan atas penghasilan tertentu berupa Harta Bersih yang diperlakukan atau dianggap

sebagai penghasilan, untuk penghasilan tertentu berupa Harta Bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c dan Pasal 2 ayat (2) huruf a; dan/atau

c. saat diterbitkan Surat Pembetulan atas Surat Keterangan yang berisi penyesuaian nilai Harta yang

diberikan Pengampunan Pajak, untuk penghasilan tertentu berupa Harta Bersih yang diperlakukan atau

dianggap sebagai penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b.

Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 September 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 11 September 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36 TAHUN 2017

TENTANG

PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN

TERTENTU BERUPA HARTA BERSIH YANG DIPERLAKUKAN ATAU

DIANGGAP SEBAGAI PENGHASILAN

I. UMUM

Kebijakan Pengampunan Pajak yang terbatas dalam periode mulai tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 telah memberikan dampak signifikan dalam bidang ekonomi dan sosial. Namu demikian, hasil dari pelaksanaan program Pengampunan Pajak menunjukkan bahwa realisasi atas

deklarasi dan repatriasi Harta dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) belum

sesuai dengan data Harta Wajib Pajak yang berada di luar wilayah NKRI. Selain itu, masih terdapat

Harta Wajib Pajak yang berada di dalam wilayah NKRI yang tidak atau belum sepenuhnya diungkapkan dalam Surat Pernyataan atau dilaporkan dalam SPT PPh. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat warga negara Indonesia yang mempunyai atau menyimpan Harta baik di dalam maupun di luar wilayah NKRI yang kemungkinan kewajiban perpajakannya belum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Dengan memperhatikan kondisi tersebut, setelah program Pengampunan Pajak berakhir perlu diikuti dengan penegakan hukum di bidang perpajakan. Penegakan hukum dimaksud dilakukan terhadap Wajib Pajak yang telah mengikuti program Pengampunan Pajak namun tidak memenuhi ketentuan pengungkapan Harta dan/atau pengalihan dan investasi Harta ke dalam wilayah NKRI, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak, dan bagi Wajib Pajak yang tidak mengikuti program Pengampunan Pajak dalam hal Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi terkait Harta yang tidak atau kurang dilaporkan dalam SPT PPh.

Atas Harta yang belum diungkap dalam Surat Pernyataan, tidak atau kurang dilaporkan dalam SPT PPh,

Harta Bersih tambahan yang tidak dialihkan ke dalam wilayah NKRI, dan Harta Bersih tambahan yang

dialihkan ke luar wilayah NKRI, akan diperlakukan atau dianggap sebagai tambahan penghasilan yang

diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi tersebut dan akan

dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak

Penghasilan serta ditambah sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

di bidang perpajakan Bahwa pelaksanaan penegakan hukum di bidang perpajakan tersebut di atas harus segera dilakukan mengingat berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pernyataan yaitu pada tanggal 31 Maret 2017 dan Direktur Jenderal Pajak hanya diberikan waktu 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Pengampunan Pajak untuk menemukan data dan/atau informasi mengenai Harta Wajib Pajak yang belum dilaporkan dalam SPT PPh Agar penegakan hukum di bidang perpajakan dapat dilaksanakan dalam tataran operasional perlu dibentuk peraturan pelaksanaan. Mengingat pengenaan pajak atas Harta Bersih yang diperlakukan atau

dianggap sebagai penghasilan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

di bidang Pajak Penghasilan maka peraturan pelaksanaan tersebut harus mendasarkan pada pengenaan

pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Pengampunan Pajak pada hakikatnya mengatur penerapan pengenaan Pajak

Penghasilan atas Harta Bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan dan pengenaan

sanksi melalui pengenaan Pajak Penghasilan dengan mekanisme tersendiri yang mudah, sederhana,

dan berkepastian hukum. Terhadap penghasilan dimaksud diperlakukan sebagai penghasilan tertentu

lainnya yang merupakan objek Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana diatur dalam Pasal 4

ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan

Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Untuk menetapkan

suatu penghasilan tertentu lainnya sebagai objek Pajak Penghasilan yang bersifat final maka perlu

diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Adapun materi pokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi jenis penghasilan yang

merupakan objek Pajak Penghasilan yang bersifat final, tarif, dan cara penghitungan serta saat terut Pajak Penghasilan yang bersifat final.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Harta Bersih yang bersumber dari setoran modal dari pemilik atau pemegang saham pada Tahun Pajak Terakhir dimaksudkan bagi Wajib

Pajak yang memiliki setoran modal

Huruf b

Surat Pembetulan atas Surat Keterangan dapat terjadi antara lain karena:

a. kesalahan penerapan tarif Uang Tebusan; atau

b. kesalahan penghitungan Uang Tebusan.

Yang dimaksud dengan "kesalahan penerapan tarif Uang Tebusan" antara lain

bagi Wajib Pajak yang mempunyai peredaran usaha sampai dengan

Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dan total Harta

lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) seharusnya

menggunakan tarif Uang Tebusan sebesar 2% (dua persen), namun Wajib

Pajak tersebut menggunakan tarif Uang Tebusan sebesar 0,5% (nol koma lima

persen).

Yang dimaksud dengan "kesalahan penghitungan Uang Tebusan" antara lain

bagi Wajib Pajak orang pribadi yang seharusnya mengurangkan nilai Utang

paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Harta, namun Wajib

Pajak mengurangkan nilai Utang lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai

Harta.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Kewenangan Pemerintah untuk menentukan tarif pajak tersendiri yang dapat bersifat

final atas jenis penghasilan tertentu dengan memperhatikan kesederhanaan dalam

pemungutan pajak, adanya pemerataan dalam pengenaan pajak baik Wajib Pajak

orang pribadi maupun Wajib Pajak badan, dalam hal ini termasuk Wajib Pajak yang

memiliki penghasilan bruto setahun sampai dengan jumlah tertentu.

Tarif dalam Peraturan Pemerintah ini merupakan tarif pajak tertinggi untuk masing-

masing Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

di bidang Pajak Penghasilan, namun demikian untuk Wajib Pajak dengan penghasilan

bruto sampai dengan jumlah tertentu dalam rangka keadilan dan pemerataan dalam

pengenaan pajak perlu diberikan tarif tersendiri dengan pertimbangan bahwa Wajib

Pajak ini masih perlu dibina dan dikembangkan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pekerjaan bebas" meliputi:

a. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari

pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan

aktuaris;

b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film,

bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model,

peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;

c. olahragawan;

d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;

e. pengarang, peneliti, dan penerjemah;

f. agen iklan;

g. pengawas atau pengelola proyek;

h. perantara;

i. petugas penjaja barang dagangan;

j. agen asuransi; dan

k. distributor perusahaan pemasaran berjenjang (multilevel marketing)

atau penjualan langsung (direct selling) dan kegiatan sejenis lainnya

Contoh:

Tuan A merupakan pengusaha katering. Pada Tahun Pajak 2015, Tuan A hanya

menerima penghasilan berupa

1. penghasilan usaha katering sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar

rupiah) yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final; dan

2. penghasilan sebagai pembawa acara di televisi sebesar

Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dikenai Pajak

Penghasilan yang tidak bersifat final.

Apabila terhadap Tuan A diterapkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini

maka penghasilan bruto Tuan A perlu untuk diuji sebagai berikut:

------------------------------------------------------------------------------------------

Penghasilan bruto dari usaha dan/atau Jumlah

pekerjaan bebas

------------------------------------------------------------------------------------------

Dikenai PPh final (a) Rp 2.000.000.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------

Dikenai PPh tidak final (b) Rp 500.000.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------

Penghasilan bruto (a+b) Rp 2.500.000.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------

Mengingat Tuan A menerima penghasilan bruto dari usaha dan/atau pekerjaan

bebas pada Tahun Pajak 2015 sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima

ratus juta rupiah) maka tarif yang berlaku bagi Tuan A sebesar 12,5% (dua

belas koma lima persen).

Huruf b

Contoh:

Tuan B merupakan karyawan yang menerima gaji dari perusahaan tempat

bekerja. Tuan B tidak melakukan usaha dan/atau pekerjaan bebas. Pada

Tahun Pajak 2015, Tuan B menerima penghasilan berupa:

1. gaji sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang

dikenai Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final;

2. bunga deposito sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang

dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final; dan

3. sewa tanah dan bangunan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta

rupiah) yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Apabila terhadap Tuan B diterapkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini

maka penghasilan bruto Tuan B perlu untuk diuji sebagai berikut:

------------------------------------------------------------------------------------------

Penghasilan bruto selain dari usaha dan/atau

pekerjaan bebas Jumlah

------------------------------------------------------------------------------------------

Dikenai PPh final (a) Rp 5.000.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------

Dikenai PPh tidak final (b) Rp 120.000.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------

Dikenai PPh final (c) Rp 50.000.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------

Penghasilan bruto (a+b+c) Rp 175.000.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------

Mengingat Tuan B menerima penghasilan bruto selain dari usaha dan/atau

pekerjaan bebas pada Tahun Pajak 2015 sebesar Rp 175.000.000,00 (seratus

tujuh puluh lima juta rupiah) maka tarif yang berlaku bagi Tuan B sebesar

12,5% (dua belas koma lima persen).

Huruf c

Contoh:

Tuan C merupakan karyawan yang menerima gaji dari perusahaan tempat

bekerja. Selain itu Tuan C merupakan pengusaha jasa pencucian motor. Pada

Tahun Pajak 2015, Tuan C menerima penghasilan berupa:

1. gaji sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang

dikenai Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final;

2. penghasilan usaha pencucian motor sebesar Rp 1.500.000.000,00

(satu miliar lima ratus juta rupiah) yang dikenai Pajak Penghasilan

yang bersifat final;

3. bunga deposito sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang

dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final; dan

4. sewa tanah dan bangunan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta

rupiah) yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Apabila terhadap Tuan C diterapkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini

maka penghasilan bruto Tuan C perlu untuk diuji sebagai berikut:

------------------------------------------------------------------------------------------

Penghasilan Jumlah

------------------------------------------------------------------------------------------

1. Penghasilan bruto selain dari usaha

dan/atau pekerjaan bebas

------------------------------------------------------------------------------------------

Dikenai PPh final (a) Rp 5.000.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------

Dikenai PPh tidak final (b) Rp 120.000.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------

Dikenai PPh final (c) Rp 50.000.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------

Penghasilan bruto selain dari Rp 175.000.000,00

usaha dan/atau pekerjaan

bebas (d= a+b+c)

------------------------------------------------------------------------------------------

2. Penghasilan bruto dari usaha

dan/atau pekerjaan bebas

------------------------------------------------------------------------------------------

Dikenai PPh final (e) Rp 1.500.000.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------

Dikenai PPh tidak final (f) Rp 0,00

------------------------------------------------------------------------------------------

Penghasilan bruto dari usaha Rp 1.500.000.000,00

dan/atau pekerjaan bebas

(g= e+f)

------------------------------------------------------------------------------------------

3. Jumlah penghasilan bruto (d+g) Rp 1.675.000.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------

Mengingat Tuan C:

1. menerima penghasilan bruto yang bersumber selain dari usaha

dan/atau pekerjaan bebas sebesar Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh

puluh lima juta rupiah); dan

2. memiliki jumlah penghasilan bruto dari usaha dan/atau pekerjaan

bebas dan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas pada Tahun

Pajak 2015 sebesar Rp 1.675.000.000,00 (satu miliar enam ratus

tujuh puluh lima juta rupiah),

maka tarif yang berlaku bagi Tuan C sebesar 12,5% (dua belas koma lima

persen).

Ayat (3

Cukup jelas.

Ayat (4)

Surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha yang dilampirkan dalam Surat

Pernyataan merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi Wajib Pajak yang

melakukan usaha saat mengikuti Pengampunan Pajak apabila tidak terdapat SPT PPh

Terakhir. Untuk kepentingan penghitungan batasan penghasilan bruto menurut

Peraturan Pemerintah ini, peredaran usaha dalam surat pernyataan tersebut merupakan

penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.

Surat pernyataan mengenai besaran penghasilan bruto pada Tahun Pajak Terakhir

merupakan surat pernyataan yang dibuat oleh Wajib Pajak yang digunakan sebagai

dasar untuk menentukan penghasilan bruto pada Tahun Pajak Terakhir.

Penghasilan bruto yang diterima oleh Wajib Pajak adalah penghasilan yang

sesungguhnya diterima oleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak Terakhir.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Data atau informasi lain merupakan data atau informasi yang dimiliki Direktur Jenderal

Pajak selain data atau informasi yang diperoleh dari Wajib Pajak pada saat

pemeriksaan.

Dalam hal Direktur Jenderal Pajak tidak memiliki data dan/atau informasi lain maka

penghasilan bruto setahun adalah sesuai dengan surat pernyataan mengenai besaran

penghasilan bruto yang dibuat oleh Wajib Pajak.

Contoh kasus:

Tuan D telah memperoleh Surat Keterangan, namun Direktur Jenderal Pajak

menemukan Harta berupa mobil yang belum pernah dilaporkan dalam SPT PPh dan

tidak diungkapkan dalam Surat Pernyataan. Atas Tuan D diterapkan ketentuan dalam

Peraturan Pemerintah ini.

Tuan D tidak menyampaikan SPT PPh Terakhir dan surat pernyataan mengenai besaran

peredaran usaha. Pada saat pemeriksaan, Tuan D membuat surat pernyataan

mengenai besaran penghasilan bruto pada Tahun Pajak Terakhir dengan komponen

penghasilan bruto sebagai berikut:

1. penghasilan usaha bengkel sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

yang dikenai Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final; dan

2. penghasilan deposito sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dikenai

Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Contoh WP tidak memenuhi persyaratan penghasilan bruto:

Direktur Jenderal Pajak memiliki data dan/atau informasi lain yang menyatakan bahwa

penghasilan Tuan D adalah sebagai berikut:

1. penghasilan usaha bengkel sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final; dan

2. penghasilan deposito sebesar Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta

rupiah) yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Mengingat Tuan D berdasarkan data dan/atau informasi lain yang dimiliki Direktur

Jenderal Pajak:

1. menerima penghasilan bruto yang bersumber selain dari usaha dan/atau

pekerjaan bebas sebesar Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta

rupiah); dan

2. memiliki jumlah penghasilan bruto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dan

selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas pada Tahun Pajak 2015 sebesar

Rp 1.650.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah),

maka tarif yang berlaku bagi Tuan D sebesar 30% (tiga puluh persen). Tarif tersebut

berlaku karena WP memiliki penghasilan bruto melebihi jumlah tertentu yang diatur

dalam Peraturan Pemerintah ini.

Contoh WP memenuhi persyaratan penghasilan bruto:

Direktur Jenderal Pajak memiliki data dan/atau informasi lain yang menyatakan bahwa penghasilan Tuan D adalah sebagai berikut:

1. penghasilan usaha bengkel sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh

juta rupiah) yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final; dan

2. penghasilan deposito sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang

dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Mengingat Tuan D berdasarkan data dan/atau informasi lain yang dimiliki Direktur

Jenderal Pajak:

1. menerima penghasilan bruto yang bersumber selain dari usaha dan/atau

pekerjaan bebas sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan

2. memiliki jumlah penghasilan bruto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dan

selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas pada Tahun Pajak 2015 sebesar

Rp 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah),

maka tarif yang berlaku bagi Tuan D sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen).

Tarif tersebut berlaku karena WP memiliki penghasilan bruto dibawah jumlah tertentu

yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini:

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Wajib Pajak tidak melakukan kewajiban untuk tidak mengalihkan Harta

ke luar wilayah NKRI dan/atau tidak melaksanakan pengalihan harta dan

investasi ke dalam wilayah NKRI.

1. Tuan A mengikuti Pengampunan Pajak dengan rincian Harta di dalam

Surat Pernyataan sebagai berikut:

------------------------------------------------------------------------------------------

Harta Bersih Tambahan Nilai

------------------------------------------------------------------------------------------

Berada di dalam NKRI Rp 12.000.000.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------

Berada di luar wilayah NKRI dan tidak Rp 50.000.000,00

dialihkan ke dalam wilayah NKRI

------------------------------------------------------------------------------------------

Informasi pelaksanaan Pengampunan Pajak sebagai berikut:

------------------------------------------------------------------------------------------

1 September 2016 Penyampaian Surat Pernyataan ke Kantor

Pelayanan Pajak.

------------------------------------------------------------------------------------------

13 September 2016 Diterbitkan Surat Keterangan.

------------------------------------------------------------------------------------------

1 Desember 2018 Diketahui Tuan A membeli apartemen

di luar negeri dari Harta tambahan yang

berada di dalam NKRI.

------------------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan informasi di atas, besarnya dasar pengenaan Pajak Penghasilan

dihitung sebagai berikut:

------------------------------------------------------------------------------------------

Harta Bersih tambahan berada di dalam Rp 12.000.000.000,00

NKRI (a)

------------------------------------------------------------------------------------------

Harta Bersih tambahan berada di luar Rp 50.000.000,00

NKRI dan tidak dialihkan ke dalam wilayah

NKRI (b)

------------------------------------------------------------------------------------------

Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan (a + b) Rp 12.050.000.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------

2. Nyonya B mengikuti Pengampunan Pajak dengan rincian Harta

di dalam Surat Pernyataan sebagai berikut:

------------------------------------------------------------------------------------------

Harta Bersih Tambahan Nilai

------------------------------------------------------------------------------------------

Berada di dalam NKRI Rp 1.000.000.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------

Berada di luar wilayah NKRI dan akan Rp 5.000.000.000,00

dialihkan dan diinvestasikan ke dalam

wilayah NKRI

------------------------------------------------------------------------------------------

Informasi pelaksanaan Pengampunan Pajak sebagai berikut:

------------------------------------------------------------------------------------------

30 September 2016 Penyampaian Surat Pernyataan ke Kantor

Pelayanan Pajak.

------------------------------------------------------------------------------------------

11 Oktober 2016 Diterbitkan Surat Keterangan.

------------------------------------------------------------------------------------------

31 Desember 2016 Harta tersebut sampai dengan batas waktu

belum sepenuhnya dialihkan ke dalam

wilayah NKRI.

------------------------------------------------------------------------------------------

s.d. 31 Maret 2017 Tidak ada penyampaian Surat Pernyataan

kedua maupun ketiga untuk menyatakan

perubahan dari yang semula akan

mengalihkan Harta ke dalam wilayah NKRI

menjadi tidak mengalihkan Harta ke dalam

wilayah NKRI.

------------------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan informasi di atas, besarnya dasar pengenaan Pajak Penghasilan

dihitung sebagai berikut:

------------------------------------------------------------------------------------------

Harta Bersih tambahan berada di dalam Rp 1.000.000.000,00

NKRI (a)

------------------------------------------------------------------------------------------

Harta Bersih tambahan berada di luar Rp 5.000.000.000,00

wilayah NKRI dan akan dialihkan dan

diinvestasikan ke dalam wilayah NKRI (b)

------------------------------------------------------------------------------------------

Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan (a + b) Rp 6.000.000.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------

3. Tuan C mengikuti Pengampunan Pajak dengan rincian Harta di dalam

Surat Pernyataan sebagai berikut:

------------------------------------------------------------------------------------------

Harta Bersih Tambahan Nilai

------------------------------------------------------------------------------------------

Berada di dalam NKRI Rp 3.000.000.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------

Berada di luar wilayah NKRI dan akan Rp 10.000.000.000,00

dialihkan dan diinvestasikan ke dalam

wilayah NKRI

------------------------------------------------------------------------------------------

Informasi pelaksanaan Pengampunan Pajak sebagai berikut:

------------------------------------------------------------------------------------------

9 September 2016 Penyampaian Surat Pernyataan ke Kantor

Pelayanan Pajak.

------------------------------------------------------------------------------------------

16 September 2016 Diterbitkan Surat Keterangan.

------------------------------------------------------------------------------------------

31 Desember 2016 Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)

telah dialihkan sepenuhnya dan

diinvestasikan ke dalam wilayah NKRI.

------------------------------------------------------------------------------------------

1 Maret 2018 Tuan C mengalihkan Rp 1.500.000.000,00

(satu miliar lima ratus juta rupiah) ke luar

wilayah NKRI, sehingga tidak memenuhi

ketentuan untuk menginvestasikan Harta

tersebut selama 3 (tiga) tahun di dalam

wilayah NKRI.

------------------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan informasi di atas, besarnya dasar pengenaan Pajak Penghasilan

dihitung sebagai berikut:

------------------------------------------------------------------------------------------

Harta Bersih tambahan berada Rp 3.000.000.000,00

di dalam NKRI (a)

------------------------------------------------------------------------------------------

Harta Bersih tambahan berada di luar Rp 10.000.000.000,00

wilayah NKRI dan akan dialihkan

dan diinvestasikan ke dalam wilayah

NKRI (b)

------------------------------------------------------------------------------------------

Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan (a + b) Rp 13.000.000.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------

Huruf b

Contoh Wajib Pajak mengikuti Pengampunan Pajak namun belum atau kurang

mengungkapkan Harta Bersih dalam Surat Pernyataan.

Tuan D mengikuti Pengampunan Pajak dengan informasi sebagai berikut:

------------------------------------------------------------------------------------------

Harta Bersih Tambahan Nilai

------------------------------------------------------------------------------------------

Berada di dalam NKRI Rp 1.000.000.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------

Berada di luar wilayah NKRI dan akan Rp 400.000.000,00

dialihkan dan diinvestasikan ke dalam

wilayah NKRI

------------------------------------------------------------------------------------------

Informasi pelaksanaan Pengampunan Pajak sebagai berikut:

------------------------------------------------------------------------------------------

10 Maret 2017 Penyampaian Surat Pernyataan ke Kantor

Pelayanan Pajak.

------------------------------------------------------------------------------------------

20 Maret 2017 Diterbitkan Surat Keterangan.

------------------------------------------------------------------------------------------

09 Agustus 2019 Direktur Jenderal Pajak menemukan data

dan/atau informasi mengenai Harta berupa

tanah dan bangunan yang diperoleh tahun

2010 yang belum diungkapkan dalam Surat

Pernyataan.

------------------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan nilai dari hasil penilaian Direktur Jenderal Pajak, besarnya dasar

pengenaan Pajak Penghasilan dihitung sebagai berikut:

------------------------------------------------------------------------------------------

Nilai Harta berupa tanah dan bangunan Rp 20.000.000.000,00

pada tanggal 31 Desember 2015 (a)

------------------------------------------------------------------------------------------

Sisa pokok Utang terkait Harta pada Rp 12.000.000.000,00

tanggal 31 Desember 2015 (b)

------------------------------------------------------------------------------------------

Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan (a-b) Rp 8.000.000.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------

Huruf c

Contoh Wajib Pajak tidak mengikuti Pengampunan Pajak namun Direktur

Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi terkait dengan Harta yang

belum dilaporkan dalam SPT PPh.

Tuan E tidak mengikuti Pengampunan Pajak dan diketahui informasi sebagai

berikut:

------------------------------------------------------------------------------------------

31 Desember 2015 Tuan E memiliki rekening tabungan senilai

Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

namun belum dilaporkan dalam SPT PPh.

------------------------------------------------------------------------------------------

30 April 2018 Direktur Jenderal Pajak menemukan data

dan/atau informasi mengenai Harta berupa

rekening tabungan tersebut yang pada

tanggal 30 April 2018 memiliki nilai

Rp 4.500.000.000,00 (empat miliar lima

ratus juta rupiah).

------------------------------------------------------------------------------------------

Dasar Pengenaan Pajak Sebesar saldo tabungan pada akhir Tahun

Penghasilan Pajak Terakhir yaitu Rp 4.000.000.000,00

(empat miliar rupiah).

------------------------------------------------------------------------------------------

Huruf d

Contoh Harta Bersih yang tidak mencerminkan penghasilan dari Tahun Pajak

Terakhir.

PT ABC yang terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak tanggal 2 Januari 2014

melaporkan SPT PPh Terakhir tanggal 30 Agustus 2016 dan menyampaikan

Surat Pernyataan pada tanggal 1 September 2016. Surat Keterangan

diterbitkan pada tanggal 9 September 2016.

------------------------------------------------------------------------------------------

SPT PPh Tahun 2014 SPT PPh Tahun 2015

(dilaporkan tanggal (dilaporkan tanggal

30 April 2015) 30 Agustus 2016)

------------------------------------------------------------------------------------------

Harta Bersih

- Tabungan Rp 1.500.000.000,00 Rp 3.000.000.000,00

- Tanah Rp 1.000.000.000,00 Rp 1.000.000.000,00

- Bangunan Rp 2.000.000.000,00 Rp 2.000.000.000,00

- Mobil Rp 0,00 Rp 500.000.000,00

Total Harta Bersih Rp 4.500.000.000,00 Rp 6.500.000.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------

Posisi Modal Rp 250.000.000,00 Rp 300.000.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------

Penghasilan neto Rp 1.500.000.000,00

2015

------------------------------------------------------------------------------------------

Penghitungan dasar pengenaan Pajak Penghasilan sebagai berikut:

------------------------------------------------------------------------------------------

Total Harta Bersih 2015 (a) Rp 6.500.000.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------

Total Harta Bersih 2014 (b) Rp 4.500.000.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------

Penambahan Harta Bersih 2015 Rp 2.000.000.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------

Penghasilan neto 2015 (d) Rp 1.500.000.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------

Selisih antara penambahan Harta

Bersih 2015 dengan Penghasilan Rp 500.000.000,00

neto 2015 (e) = (c - d)

------------------------------------------------------------------------------------------

Setoran modal 2015 (f) Rp 50.000.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------

Dasar Pengenaan Pajak (e - f) Rp 450.000.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------

Huruf e

1. Contoh kesalahan penerapan tarif Uang Tebusan.

Tuan F peredaran usahanya dibawah Rp4,8 miliar, mengikuti Pengampunan Pajak

dengan informasi di dalam Surat Pernyataan sebagai berikut:

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Harta Bersih tambahan di dalam NKRI

- Mobil Rp 300.000.000,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Uang Tebusan Rp 1.500.000,00

(0,5% x Rp300.000.000,00)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Informasi pelaksanaan Pengampunan Pajak sebagai berikut:

----------------------------------------------------------------------------------------------------

10 Oktober 2016 Penyampaian Surat Pernyataan ke Kantor Pelayanan

Pajak.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

20 Oktober 2016 Diterbitkan Surat Keterangan.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

6 Desember 2017 Direktur Jenderal Pajak menghitung total harta yang

dimiliki lebih dari Rp 10 miliar, sehingga seharusnya

menggunakan tarif 2% (dua persen).

----------------------------------------------------------------------------------------------------

29 Desember 2017 Diterbitkan surat klarifikasi kepada Tuan F untuk

melakukan pelunasan atas kekurangan pembayaran

Uang Tebusan tersebut.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

11 Januari 2018 Tuan F tidak melakukan pelunasan sehingga

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat

Pembetulan atas Surat Keterangan.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Contoh 2:

Tuan B tidak mengikuti program Pengampunan Pajak. Pada tahun 2017, Direktur

Jenderal Pajak menemukan data bahwa Tuan B memiliki harta berupa rumah dengan

luas tanah 400 m2 dan luas bangunan 100 m2 yang tidak dilaporkan dalam SPT PPh

Tahun 2015.

Dalam SPPT PBB Tahun 2015 atas rumah tersebut diketahui:

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Objek pajak Luas NJOP per m2 Total NJOP

(m2) (Rp) (Rp)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bumi 400 1.000.000,00 400.000.000,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bangunan - - -

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bumi dan Bangunan 400.000.000,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mengingat luas tanah dalam SPPT PBB sama dengan luas tanah sesuai data yang

ditemukan Direktur Jenderal Pajak, maka nilai tanah mengacu pada NJOP bumi, yaitu

sebesar Rp 400.000.000,00. Untuk nilai bangunan ditentukan berdasarkan hasil

penilaian Direktur Jenderal Pajak karena NJOP bangunan tidak tersedia dalam SPPT

PBB Tahun 2015. Setelah dilakukan penilaian oleh Direktur Jenderal Pajak, diperoleh

nilai bangunan sebesar Rp 300.000.000,00. Berdasarkan perhitungan di atas, nilai

Harta berupa rumah tersebut sebesar Rp 700.000.000,00. Nilai Harta tersebut

merupakan hasil penjumlahan nilai tanah dan nilai bangunan (Rp 400.000.000,00 +

Rp 300.000.000,00 = Rp 700.000.000,00).

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6120

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36 TAHUN 2017

TENTANG

PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN

TERTENTU BERUPA HARTA BERSIH YANG DIPERLAKUKAN ATAU

DIANGGAP SEBAGAI PENGHASILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kesederhanaan terkait pengenaan Pajak

Penghasilan atas penghasilan tertentu berupa Harta Bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai

penghasilan terkait pelaksanaan kebijakan Pengampunan Pajak, perlu menetapkan Pajak Penghasilan atas penghasilan tertentu yang bersifat final;

b bahwa penetapan Pajak Penghasilan atas penghasilan tertentu yang bersifat final sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk

melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak

Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahu 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghas perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap sebagai Penghasilan;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan

Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4893);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN TERTENTU BERUPA

HARTA BERSIH YANG DIPERLAKUKAN ATAU DIANGGAP SEBAGAI PENGHASILAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pengampunan Pajak adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Pengampunan Pajak.

2. Harta adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud

maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha

maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

3. Utang adalah jumlah pokok utang yang belum dibayar yang berkaitan langsung dengan perolehan Harta.

4. Harta Bersih adalah nilai Harta dikurangi nilai Utang.

5. Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak yang selanjutnya disebut Surat Pernyataan adalah

surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mengungkapkan Harta, Utang, nilai Harta Bersih, serta

penghitungan dan pembayaran Uang Tebusan.

6. Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang selanjutnya disebut Surat Keterangan adalah surat yang

diterbitkan oleh Menteri Keuangan sebagai bukti pemberian Pengampunan Pajak.

7. Surat Pembetulan atas Surat Keterangan adalah surat pembetulan yang diterbitkan oleh Direktur

Jenderal Pajak untuk membetulkan Surat Keterangan yang diterbitkan sebelumnya.

8. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut SPT PPh adalah Surat

Pemberitahuan Pajak Penghasilan untuk suatu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak.

9. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Terakhir yang selanjutnya disebut SPT PPh Terakhir

adalah:

a. SPT PPh untuk Tahun Pajak 2015 bagi Wajib Pajak yang akhir tahun bukunya berakhir pada

periode 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Desember 2015; atau

b. SPT PPh untuk Tahun Pajak 2014 bagi Wajib Pajak yang akhir tahun bukunya berakhir pada

periode 1 Januari 2015 sampai dengan 30 Juni 2015.

10. Tahun Pajak Terakhir adalah Tahun Pajak yang berakhir pada jangka waktu 1 Januari 2015 sampai

dengan 31 Desember 2015.

Pasal 2

(1) Harta Bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan yang diterima atau diperoleh orang

pribadi atau badan meliputi:

a. Harta Bersih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang

Pengampunan Pajak;

b. Harta Bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pengampunan Pajak; dan/atau

c. Harta Bersih yang belum dilaporkan dalam SPT PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

ayat (2) Undang-Undang Pengampunan Pajak, dengan ketentuan Direktur Jenderal Pajak