PMK - 233/PMK.03/2015

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 233/PMK.03/2015
TENTANG
     PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
  NOMOR 191/PMK.010/2015 TENTANG PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP
       UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN BAGI PERMOHONAN YANG DIAJUKAN
     PADA TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016
             DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
            MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa ketentuan mengenai penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan bagi permohonan 
yang diajukan pada tahun 2015 dan tahun 2016 telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan 
yang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016;
b. bahwa dalam rangka lebih memberikan keseimbangan hak dan kewajiban Wajib Pajak, perlu melakukan 
penyempurnaan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali 
Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 
2016;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan 
yang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016.
Mengingat :
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan 
Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016.
      MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 
191/PMK.010/2015 TENTANG PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN BAGI 
PERMOHONAN YANG DIAJUKAN PADA TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali 
Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016, 
diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 3
(1) Penilaian kembali aktiva tetap dapat dilakukan terhadap sebagian atau seluruh aktiva tetap 
berwujud yang berada atau terletak di Indonesia, dimiliki, dan dipergunakan untuk 
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak, yang 
mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
(2) Aktiva tetap yang telah dilakukan penilaian kembali berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 
ini tidak dapat dilakukan penilaian kembali untuk tujuan perpajakan sebelum lewat jangka 
waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penilaian kembali aktiva tetap yang dilakukan berdasarkan 
Peraturan Menteri ini.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 8 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) 
ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 8
(1) Dalam hal Wajib Pajak melakukan pengalihan aktiva tetap berupa:
a. aktiva tetap kelompok 1 (satu) dan kelompok 2 (dua), yang telah memperoleh 
keputusan persetujuan penilaian kembali sebelum lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun;
b. aktiva tetap kelompok 3 (tiga) dan kelompok 4 (empat), yang telah memperoleh 
keputusan persetujuan penilaian kembali sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun; 
atau
c. tanah dan/atau bangunan yang telah memperoleh keputusan persetujuan penilaian 
kembali sebelum lewat jangka waktu 1 (satu) tahun,
sejak dilakukannya penilaian kembali, atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap diatas 
nilai sisa buku fiskal semula, dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan 
tarif sebesar tarif tertinggi Pajak Penghasilan yang berlaku pada saat penilaian kembali aktiva 
tetap dikurangi pajak yang telah dibayarkan berdasarkan Peraturan Menteri ini.
(1a) Tarif tertinggi Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 bagi Wajib Pajak badan dalam negeri 
atau BUT; atau
b. tarif tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 bagi Wajib Pajak orang 
pribadi.
(2) Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilunasi paling lama 15 (lima 
belas) hari setelah akhir bulan terjadinya pengalihan aktiva tetap tersebut.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:
a. pengalihan aktiva tetap Wajib Pajak yang bersifat force majeur berdasarkan keputusan 
atau kebijakan pemerintah atau putusan pengadilan;
b. pengalihan aktiva tetap Wajib Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, atau 
pemekaran usaha yang mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pajak; atau
c. penarikan aktiva tetap Wajib Pajak dari penggunaan karena mengalami kerusakan 
berat yang tidak dapat diperbaiki lagi dan/atau tidak dapat berproduksi kembali.
(4) Selisih antara nilai pengalihan aktiva tetap Wajib Pajak dengan nilai sisa buku fiskal pada saat 
pengalihan merupakan keuntungan atau kerugian berdasarkan ketentuan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 9
(1) Selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap Wajib Pajak di atas nilai sisa buku komersial semula 
setelah dikurangi dengan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 6 
harus dicatat dalam laporan keuangan Wajib Pajak.
(2) Pemberian saham bonus atau pencatatan tambahan nilai nominal saham tanpa penyetoran yang 
berasal dari kapitalisasi selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap Wajib Pajak, sampai dengan 
sebesar selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap secara fiskal sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 dan Pasal 6, bukan merupakan Objek Pajak berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf g 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 jo. Pasal 2 huruf b Peraturan 
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan 
Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan.
(3) Dalam hal selisih lebih penilaian kembali secara fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
lebih besar daripada selisih lebih penilaian kembali secara komersial sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), pemberian saham bonus atau pencatatan tambahan nilai nominal saham tanpa 
penyetoran yang bukan merupakan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya 
sampai dengan sebesar selisih penilaian kembali aktiva tetap secara komersial.
4. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai 
berikut :
Pasal 9A
Dalam hal penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan dilakukan oleh Badan Usaha Milik 
Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, penetapan nilai aktiva tetap hasil penilaian kembali dapat 
dilakukan oleh penilai pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
5. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai 
berikut :
Pasal 11A
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak diundangkannya 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk 
Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016.
Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2015
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2015
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1916

Direktorat Jendral Pajak bkpm

Related Articles