INSENTIF PENGURANGAN ANGSURAN PPH PASAL 25 Terdapat beberapa hal yang penting untuk kita ketahui mengenai kriteria dan tahapan tata cara yang dilakukan, guna dapat memanfaatkan insentif pajak tersebut. Fasilitas pengurangan angsuran PPh Pasal 25 diberikan sebesar 30% dari angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang. Namun, bagi Wajib Pajak yang mau memanfaatkan insentif tersebut maka WP harus memenuhi beberapa kriteria tertentu, yaitu sebagai berikut: Yang pertama, WP yang memiliki KLU sebagaimana tercantum pada lampiran huruf N dalam PMK No. 44 Tahun 2020 (adalah KLU yang dimaksud telah tertera dalam SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2018, atau masterfile Wajib Pajak bagi Wajib Pajak yang baru terdaftar setelah tahun 2018); atau Yang Kedua, WP yang telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE; atau Yang Ketiga, Wajib Pajak yang memiliki izin Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB. Ketentuan berikutnya untuk memanfaatkan fasilitas tersebut, WP harus terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan tersebut melalui saluran tertentu pada laman resmi Ditjen Pajak. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun berjalan yang dihitung berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 UU PPh atau PMK 215 Tahun 2018. Akan hal tata cara penyampaian untuk pemanfaatan surat pemberitahuan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 ini. WP wajib mengajukan pemberitahuan untuk memanfaatkan insentif secara daring (online) sesuai format lampiran huruf C pada PMK No. 44 Tahun 2020. Berikutnya, apabila dalam pengecekan sistem Ditjen Pajak, WP dinyatakan berhak memanfaatkan insentif, maka kepada WP tersebut akan disampaikan notifikasi dalam sistem aplikasi Ditjen Pajak bahwa WP telah berhasil menyampaikan pemberitahuan. Dan sebaliknya jika WP dinyatakan tidak berhasil, maka WP tidak berhak memanfaatkan insentif pajak tersebut. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan contoh cara perhitungan pengurangan angsuran PPh pasal 25 ini. Adapun pemanfaatan pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25 berlaku sejak pemberitahuan pengurangan disampaikan sampai dengan Masa Pajak September 2020. Jadi apabila pemberitahuan disampaikan untuk Masa Pajak April, pemberitahuan dapat dilakukan paling lambat tanggal 15 Mei 2020. Dalam hal pemanfaatan insentif pengurangan angsuran PPh pasal 25, WP memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi yang wajib disampaikan setiap 3 bulan secara online melalui saluran tertentu pada laman resmi Ditjen Pajak, sesuai dengan lampiran huruf P pada PMK No. 44 Tahun 2020. Paling lambat tanggal: 20 Juli 2020 untuk Masa Pajak April 2020 s.d. Masa Pajak Juni 2020; dan 20 Oktober 2020 untuk Masa Pajak Juli 2020 s.d. Masa Pajak September 2020. Related Articles Summary SE-2 PJ 2024Summary PMKUKM No 2 Tahun 2024 Kebijakan Akuntansi KoperasiSummary PMK 164 Tahun 2023Summary PMK 168 Tahun 2023 & PP 58 2023Summary - PER 8 PJ Tahun 2023 Tata Cara Pengecualian Pembayaran PPh atas Pengalihan Hak dan PPJB TBSummary - PER 7 PJ Tahun 2023 Pengajuan Keberatan dan Penetapan Surat Keputusan Penetapan Berlokasi UsahaSummary - PMK 141 Tahun 2023 Ketentuan Impor Barang Pekerja Migran IndonesiaFAQ terkait natura dan/atau kenikmatan - PMK 66 Tahun 2023Summary PMK 129 Tahun 2023 Pengurangan PBBSUMMARY - PMK 136 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK .03/2022 Tentang NPWP OP , Badan & WP Instansi PemerintahSUMMARY-PP No 54 Tahun 2023 Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang CukaiSUMMARY-PMK 120 Tahun 2023 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN RUMAH TAPAK DAN SATUAN RUMAH SUSUN YANG DITANGGUNG PEMERINTAHSUMMARY - PMK nomor 61 Tahun 2023 Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus DibayarSUMMARY - PMK Nomor 66 Tahun 2023 Perlakuan pajak penghasilan atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang di terima atau di peroleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatanSUMMARY- PMK Nomor 80 Tahun 2023 Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Dan Surat Tagihan PajakSurat Edaran Nomor 9 Tahun 2023 Penyelesaian Tindak Lanjut Atas Data KonkretSummary - PMK 61 TAHUN 2023 Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus DibayarSUMMARY PER 5 PJ 2023 - PERCEPATAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAKSummary - PMK 48 tahun 2023 Perpajakan Emas PerhiasanPerlakuan Perpajakan atas PPh Pasal 21 Ditanggung Perusahaan 2.0Summary - PP 44 THN 2022 -tentang Penerapan Terhadap PPN Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan atas Barang MewahSummary pengumuman e-PBKSummary Siaran Pers DJP No. SP-54 Tahun 2022 tentang Korlantas Jalin Misi Penerimaan NegaraSummary PER DJP No. 14 Tahun 2022 tentang Bentuk,Isi dan Tata Cara Pengisian serta penyampaian surat pemberitahuan masa PPNSummary PMK No. Per 12 PJ Tahun 2022 tentang Klasifikasi lapangan usaha WP