SCRIPT INSENTIF PPH Pasal 22 IMPOR DIBEBASKAN Pada video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan materi PMK No. 44 Tahun 2020 tentang “Insentif Pajak untuk Wajib Pajak yang Terdampak Pandemi COVID-19”, yang telah saya bahas pada video sebelumnya. Akan tetapi pembahasan kali ini, saya akan membahas ketentuan berkenaan dengan insentif pajak pembebasan PPh pasal 22 impor. Apa saja syaratnya dan bagaimana tata cara pemanfaatan insentif pajak tersebut? Fasilitas pembebasan PPh pasal 22 impor ini, diberikan kepada Wajib Pajak dengan beberapa kriteria tertentu, yaitu sebagai berikut: Yang pertama, WP yang memiliki KLU sebagaimana tercantum pada lampiran huruf I dalam PMK No. 44 Tahun 2020 (adalah KLU yang dimaksud telah tertera dalam SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2018, atau masterfile Wajib Pajak bagi Wajib Pajak yang baru terdaftar setelah tahun 2018); atau Yang Kedua, WP yang telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE; atau Yang Ketiga, Wajib Pajak yang memiliki izin Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB. Salah satu ketentuan lain untuk memanfaatkan fasilitas tersebut, WP harus terlebih dahulu menyampaikan permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor. Lalu, apa sih Surat Keterangan Bebas itu? Dijelaskan dalam ketentuan SE No 29 Th. 2020, bagian Materi Pengertian, pada huruf q, Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor, yang selanjutnya disingkat SKB Pemungutan PPh Pasal 22 Impor, adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak memperoleh insentif dibebaskan dari pemungutan PPh Pasal 22 impor berdasarkan PMK No. 44 Tahun 2020. Dengan SKB tersebutlah, WP yang telah memenuhi syarat dapat memanfaatkan insentif pembebasan PPh pasal 22 impor. Akan tetapi, ada beberapa tata cara yang harus dilakukan WP untuk mendapatkan SKB Pemungutan PPh Pasal 22 Impor tersebut. Yakni: Yang pertama, WP wajib menyampaikan permohonan SKB kepada KPP secara online di laman resmi Ditjen Pajak. Yang kedua, apabila dalam pengecekan sistem Ditjen Pajak, WP memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam PMK No. 44 Tahun 2020, maka kepada WP tersebut akan diterbitkan SKB Pemungutan PPh Pasal 22 Impor. Dan sebaliknya, surat penolakan akan diterbitkan kepada WP yang tidak memenuhi kriteria tersebut. Dan yang terakhir, yang ketiga, SKB Pemungutan PPh Pasal 22 Impor atau Surat Penolakan diterbitkan segera setelah WP mengisi menu permohonan SKB di laman resmi Ditjen Pajak. Adapun jangka waktu pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor tersebut, berlaku sejak saat SKB itu diterbitkan, sampai dengan 30 September 2020. Dalam hal ini, WP yang telah mendapatkan SKB Pemungutan PPh Pasal 22 Impor, juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi pembebasan PPh Pasal 22 Impor kepada KPP melalui laman resmi Ditjen Pajak. Laporan realisasi tersebut disampaikan setiap 3 bulan, sesuai dengan lampiran huruf M pada PMK No. 44 Tahun 2020. Paling lambat tanggal: 20 Juli 2020 untuk Masa Pajak April 2020 s.d. Masa Pajak Juni 2020; dan 20 Oktober 2020 untuk Masa Pajak Juli 2020 s.d. Masa Pajak September 2020 Related Articles Summary SE-2 PJ 2024Summary PMKUKM No 2 Tahun 2024 Kebijakan Akuntansi KoperasiSummary PMK 164 Tahun 2023Summary PMK 168 Tahun 2023 & PP 58 2023Summary - PER 8 PJ Tahun 2023 Tata Cara Pengecualian Pembayaran PPh atas Pengalihan Hak dan PPJB TBSummary - PER 7 PJ Tahun 2023 Pengajuan Keberatan dan Penetapan Surat Keputusan Penetapan Berlokasi UsahaSummary - PMK 141 Tahun 2023 Ketentuan Impor Barang Pekerja Migran IndonesiaFAQ terkait natura dan/atau kenikmatan - PMK 66 Tahun 2023Summary PMK 129 Tahun 2023 Pengurangan PBBSUMMARY - PMK 136 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK .03/2022 Tentang NPWP OP , Badan & WP Instansi PemerintahSUMMARY-PP No 54 Tahun 2023 Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang CukaiSUMMARY-PMK 120 Tahun 2023 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN RUMAH TAPAK DAN SATUAN RUMAH SUSUN YANG DITANGGUNG PEMERINTAHSUMMARY - PMK nomor 61 Tahun 2023 Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus DibayarSUMMARY - PMK Nomor 66 Tahun 2023 Perlakuan pajak penghasilan atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang di terima atau di peroleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatanSUMMARY- PMK Nomor 80 Tahun 2023 Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Dan Surat Tagihan PajakSurat Edaran Nomor 9 Tahun 2023 Penyelesaian Tindak Lanjut Atas Data KonkretSummary - PMK 61 TAHUN 2023 Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus DibayarSUMMARY PER 5 PJ 2023 - PERCEPATAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAKSummary - PMK 48 tahun 2023 Perpajakan Emas PerhiasanPerlakuan Perpajakan atas PPh Pasal 21 Ditanggung Perusahaan 2.0Summary - PP 44 THN 2022 -tentang Penerapan Terhadap PPN Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan atas Barang MewahSummary pengumuman e-PBKSummary Siaran Pers DJP No. SP-54 Tahun 2022 tentang Korlantas Jalin Misi Penerimaan NegaraSummary PER DJP No. 14 Tahun 2022 tentang Bentuk,Isi dan Tata Cara Pengisian serta penyampaian surat pemberitahuan masa PPNSummary PMK No. Per 12 PJ Tahun 2022 tentang Klasifikasi lapangan usaha WP